Selasa, 14 Juli 2020

BAB 1 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



A.      DEFINISI
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
B.      DASAR HUKUM
1.       Undang-Undang Nomor  11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2.       Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian;
3.       Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004;
4.       Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5.       Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor  32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6.       Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7.       Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8.       Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
9.       Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10.   Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11.   Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12.   Peraturan Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13.   Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor  21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor  22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
15.   Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor  64 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor  9 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16.   Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor  1 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
17.   Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 474.2/Kep.480-BKD/2009 Tanggal 1 April 2009 Tentang Tim Pelaksana Penyelesaian Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
18.   Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor  860.5/Kep.1349-BKD/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Tentang Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C.      MAKSUDDAN TUJUAN
MAKSUD
Untuk mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara di tuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
TUJUAN
1.       Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS;
2.       Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS;
3.       Meningkatkan kedisiplinan PNS;
4.       Meningkatkan tanggung jawab PNS;
5.       Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja;

D.      ASPEK KEWAJIBAN DAN LARANGAN
1.       KEWAJIBAN
Setiap PNS wajib :
a.       Mengucapkan sumpah/janji PNS;
b.      Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c.       Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
d.      Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.      Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
f.        Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
g.       Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
h.      Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
i.         Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
j.        Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil;
k.       Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l.         Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
m.    Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.      Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o.      Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
p.      Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
q.      Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2.       LARANGAN
Setiap PNS dilarang :
a.    Menyalahgunakan wewenang;
b.    Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c.     Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d.    Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e.    Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
f.     Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g.    Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h.    Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i.      Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j.      Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k.    Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l.      Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1.       Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2.       Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3.       Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
4.       Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
m.  Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
1.       Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
2.       Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
n.    Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
o.    Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
1.       Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2.       Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3.       Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4.       Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
p.    Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.


E.       HUKUMAN DISILIN
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
1.                                        Umum
a.       PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin
b.        Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin
c.       Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaraan disiplin dijatuhi hukuman disiplin

2.                                        Jenis Hukuman Disiplin
a.       Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
1)     Teguran lisan;
2)      Teguran tertulis; dan
3)      Pernyataan tidak puas secara tertulis.
b.      Jenis hukuman sedang terdiri dari :
1)     Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2)     Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan
3)     Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c.         Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
1)     Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2)     Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3)     Pembebasan dari jabatan;
4)     Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
5)     Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

3.                                        Penjatuhan Hukuman Disiplin
a.       Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah :
1)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan;
2)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis;
3)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
4)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun;
5)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun;
6)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun;
7)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;
8)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;
9)     Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan;
10)Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.
b.      Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah :
Terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (Tujuh Setengah) jam dikonversikan sama dengan 1 (Satu) hari tidak masuk kerja;
c.       Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin apabila pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya;


KETENTUAN HARIKERJA
Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tetapkan 5 (lima) hari kerja,yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu untuk melaksanakan tugas pokok kedinasan di luar istirahat dan olah raga.

KETENTUAN JAM KERJA
Jam kerja di tetapkan mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:
a.       Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
Masuk kerja              : Pukul 07.30 WIB
Istirahat                      : Pukul 12.00 – 12.45 WIB
Pulang Kerja             : Pukul16.00 WIB
b.      Hari Jumat:
Masuk kerja              : Pukul 07.30 WIB
Olah raga                    : Pukul 07.30 – 08.30 WIB
Istirahat                      : Pukul 11.30 – 12.30 WIB
Pulang Kerja             : Pukul16.00 WIB
Setiap hari kerja seluruh PNS diwajibkan untuk mengikuti apel pagi pada pukul 07.30 WIB dan apel sore pada pukul 16.00 WIB


OT.KEPEGAWAIAN KELAS 12 : TUGAS MANDIRI I MATERI DISIPLIN PEGAWAI



  1. Jelaskan defenisi  disiplin pegawai
  2. Sebutkan dan jelaskan 5 dasar hukum tentang disiplin pegawai
  3. Jelaskan secara terperinci  tujuan dari disiplin pegawai
  4. Sebutkan 5 contoh kewajiban dan larangan bagi PNS
  5. Jelaskan dan beri contoh tentang hukuman disiplin pegawai PNS

Kamis, 09 Juli 2020

PERENCANAAN KARIR PEGAWAI

Pengertian Karir
Dalam hal ini yang dimaksud dengan karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Karir yakni kondisi yang dapat menunjukan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut.

Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Karir dapat menunjukan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu pada suatu jenjang yang di capai selama masa kerjanya didalam organisasi.

Perencanaan Karir

Untuk perencanaan karir sendiri ialah proses dimana seorang individu dapat menidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini nantinya setiap individu dapat menevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya, lalu supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya dan lain-lain.

Perencanaan sebuah karir juga merupakan perencanan mengenai kemungkinan seorang pegawai, anggota organisasi maupun seorang individu untuk meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai dengan syarat-syarat jabatan tersebut dengan kemampuannya.

Saat ini keterlibatan organisasi pada perencanaan sebuah karir semakin kesini semakin bertambah. Bahkan saat ini banyak sekali calon pegawai pada suatu organisasi khususnya calon yang pendidikannya tinggi mereka menginginkan sebuah karir bukan hanya pada satu jabatan saja, akan tetapi banyak yang ingin lebih.

Alasan Perencanaan Karir Itu Penting

Beberapa alasan yang membuat perencanaan karir itu sangat penting, diantaranya sebagai berikut:

  • Untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang.
  • Untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga.
  • Untuk mempelajari hal-hal baru.
  • Dan tentunya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan.

Manfaat Perencanaan Karir

Adapun beberapa manfaat dari perencanaan karir yang diantaranya sebagai berikut:

  • Untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan.
  • Untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai.
  • Untuk menurunkan perputaran pegawai.
  • Untuk memuaskan kebutuhan para pegawai.
  • Dan untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi.

Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Perkembangan Karir

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan karir yang diantaranya yaitu:

Faktor Sosial

Faktor Sosial terbagi menjadi dua yaitu:

Faktor Kelompok Primer
    1. Jenis penghasilan dan pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua.
    2. Pendidikan yang dimiliki oleh orang tua.
    3. Tempat tinggal dan keadaan lingkungan sekitarnya.
    4. Jenis pekerjaan yang diinginkan oleh orang tua.
    5. Nilai maupun norma yang dimiliki dan lain-lain.
Faktor Kelompok Sekunder
Kelompok politik, ahli, serikat kerja dan lain-lain.

Faktor Individu

Adapun untuk faktor individu yang diantaranya yaitu:

  • Kemampuan Intelejesi
    Setiap orang memiliki kemampuan itelejensi yang berbeda-beda. Orang yang memiliki intelenjensi yang baik atau tinggi akan lebih cepat dalam memecahkan masalah dari pada orang memiliki intelejensi yang tidak tinggi.

  • Minat
    Minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seseorang seperti prasangka dan perasaan. Minat dapat mengarahkan seseorang kepada hal-hal tertentu yang dia inginkan.

  • Bakat
    Bakat merupakan kualitas kemampuan yang dimiliki seorang individu, bakat dapat berkembang dan memungkinkan individu yang memiliki bakat dapat lebih cepat memecahakan masalah. Akan tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki bakat tidak bisa lebih baik dari orang berbakat.

  • Kepribadian
    Merupakan cara seorang individu dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap individu lainnya.
  • Sikap
    Merupakan perilaku yang dimiliki seorang individu untuk melakukan tindakan tertentu.

  • Nilai
    Merupakan sifat ataupun hal-hal yang dianggap sangat penting bagi dirinya.
  • Hobi
    Merupakan kebiasaan atau kegemaran untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan.

Jenis Karir

Berikut Ini Merupakan Jenis – jenis Karir.
  • Pengembangan Karir yang Berpusat Pada Organisasi

Pengembangan Karir yang Berpusat Pada Organisasi  adalah jenis karir yang Berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalur karir yang memberikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasi .Contoh : tenaga penjualan – direktur penjualan

  • Pengembangan Karier Individual :

Dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan karier mencakup :

  • Prestasi kerja. 

Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah prestasi kerja yang baik karena hal ini menda­sari semua kegiatan pengembangan karir lainnya. Kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja (performance).

  • Exposure

Kemajuan karir juga ditentukan oleh exposure, berarti menjadi dikenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, transfer dan kesempatan-kesempatan karir lain­nya. Tanpa exposure, karyawan yang berprestasi baik, mung­kin tidak memperoleh kesempatan untuk mencapai sasaran-­sasaran karirnya. Para manajer mendapatkan “exposure” terutama melalui prestasi, laporan-laporan tertulis, presen­tasi lesan, kerja panita, pelayanan masyarakat dan bahkan lama jam kerja mereka.

  • Permintaan berhenti.

Hal ini merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran karir apabila ada kesempatan karir di tempat lain. Sehingga dengan permintaan berhenti tersebut, yang bersangkutan berpindah tempat bertugas/bekerja. Ber­pindah-pindah tempat bekerja tersebut bagi sementara manajer profesional merupakan bagian strategi karir mereka.

  • Kesetiaan organisasional.

Kesetiaan pada organisasi di mana seseorang bertugas/bekerja turut menentukan kemajuan karir yang bersangkutan. Kesetiaan organisasional yang rendah pada umumnya ditemui pada para sarjana baru (yang mempunyai harapan tinggi, tetapi sering kecewa dengan tempat tugas pertama mereka) dan para profesional (yang kesetiaan pertamanya pada profesinya).
  • Mentors dan sponsors. 

Para mentor atau pembimbing karir informal bila berhasil membimbing karir karyawan atau pengembangan karirnya lebih lanjut, maka para mentor ter­sebut dapat menjadi sponsor mereka. Seorang sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptakan kesempatan-­kesempatan pengembangan karir bagi orang-orang lain. Seringkali sponsor karyawan adalah atasan langsung mereka.

  • Kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. 

Hal ini terjadi, apa­bila karyawan meningkatkan kemampuan, misalnya melalui program latihan, pengambilan kursus-kursus atau pe­nambahan gelar dan sebagainya. Hal ini berguna baik bagi departemen personalia dalam pengembangan sumber daya manusia internal maupun bagi pencapaian rencana karir karyawan.

Persoalan Karier Akhir Pensiun

Pada saat seseorang memasuki usia pension sering kali menghadapi kondisi yang tidak mudah dalam kehidupannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Manajemen Diri – harus menyesuaikan diri untuk benar-benar memiliki kepemimpinan sendiri setelah pensiun
  • Kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu
  • Rasa Bangga akan Pencapaian
  • Teritoralitas “ daerah teritorial”
  • Tujuan Hidup – beberapa orang mungkin tidak siap untuk menentukan tujuan mereka sendiri ketika pensiun
Ketika tidak ada/jarang adanya peluang promosi, rotasi pekerjaan mungkin bermanfaat untuk membangkitkan kembali antusiasme dan mengembangkan bakat-bakat para karyawan.

Proofreading sebelum Menerbitkan Buku

  KBMN PGRI Gelombang 28 Pertemuan 12 Bapak Susanto yang ditemani dengan Ibu Helwiyah, Narasumber   mengatakan Publikasikan dan bukukanlah a...